SEMARANG, lintaspantura.co.id — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa (BOPPJ) menyiapkan program penanaman mangrove di Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, sebagai upaya memperkuat perlindungan kawasan pesisir sebelum pembangunan Giant Sea Wall direalisasikan.
Program berbasis Nature-based Solution atau solusi berbasis alam tersebut akan dijadikan proyek percontohan (demonstration plot) yang menggabungkan pemulihan ekosistem pesisir dengan pemberdayaan masyarakat.
Rencana tersebut dibahas dalam pertemuan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dengan Wakil Kepala BOPPJ Fadil Imran di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Kamis (8/10/2026).
Fadil mengatakan, perlindungan ekologis menjadi salah satu fokus BOPPJ dalam pengelolaan kawasan Pantura. Sayung dipilih sebagai salah satu lokasi awal karena menghadapi persoalan abrasi dan banjir rob.
“Presiden sudah memerintahkan BOPPJ untuk mengoptimalkan perlindungan ekologis dan pengembangan ekonomi masyarakat di Pantura,” kata Fadil.
Menurut Fadil, penanaman mangrove tidak hanya bertujuan memulihkan kawasan pesisir, tetapi juga membangun model pengelolaan lingkungan yang melibatkan masyarakat secara langsung.
Dalam pelaksanaannya, masyarakat pesisir, komunitas, serta berbagai unsur lokal akan dilibatkan untuk menjaga kelestarian ekosistem sekaligus mengembangkan potensi ekonomi kawasan.
“Pasti melibatkan masyarakat. Jadi mitra kebersamaan pemberdayaan masyarakat memang itu tujuan utama dari BOPPJ,” ujarnya.
BOPPJ juga berencana mempelajari praktik pengelolaan mangrove yang telah berkembang di Jawa Tengah, salah satunya ekowisata hutan mangrove di Desa Kaliwlingi, Kecamatan Brebes.
Kawasan tersebut dikembangkan oleh tokoh pemuda Mohammad Bangkit bersama kelompok sadar wisata. Pengalaman masyarakat setempat dinilai dapat menjadi referensi pengembangan perlindungan pesisir di daerah lain.
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyatakan, rencana BOPPJ sejalan dengan program Mageri Segoro yang telah dilaksanakan di sejumlah wilayah pesisir Jawa Tengah.
Menurutnya, perlindungan kawasan pantai tidak cukup hanya mengandalkan pembangunan infrastruktur fisik. Penguatan ekosistem melalui penanaman mangrove, cemara, kelapa, dan vegetasi pantai lainnya juga diperlukan.
“Program BOPPJ itu selaras dengan program Jawa Tengah. Kita punya program Mageri Segoro yang sudah melibatkan seluruh komponen masyarakat,” kata Luthfi.
Jawa Tengah memiliki garis pantai sepanjang sekitar 1.127,85 kilometer, dengan 651,47 kilometer di antaranya berada di kawasan Pantura.
Wilayah pesisir tersebut menghadapi berbagai persoalan, mulai dari abrasi, banjir rob, penurunan muka tanah, kerusakan ekosistem, sedimentasi, hingga kenaikan muka air laut.
Khusus kawasan Pantura, penurunan muka tanah disebut mencapai sekitar 8–11 sentimeter per tahun. Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan perlindungan kawasan pesisir perlu diperkuat sejak dini.
“Upaya pencegahan sejak dini ini diberikan sebelum pelaksanaan Giant Sea Wall dilaksanakan,” ujar Luthfi.
Dalam rencana jangka panjang, Giant Sea Wall akan membentang sepanjang sekitar 274,7 kilometer di wilayah Jawa Tengah, mulai dari Brebes hingga Rembang.
Sebelum pembangunan infrastruktur tersebut terealisasi, pemerintah mendorong penguatan benteng alami pesisir melalui penanaman mangrove dan vegetasi pantai lainnya dengan melibatkan masyarakat.
(Ranu)
