PATI — lintaspantura.co.id – Polemik pengaspalan ruas Jalan Gerit–Sumur, Kecamatan Cluwak, Kabupaten Pati, mendapat perhatian serius Komisi C DPRD Pati. Dewan menilai perlu ada penjelasan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) terkait dasar penentuan lokasi pekerjaan yang menggunakan anggaran sekitar Rp1,1 miliar.
Komisi C DPRD Pati bahkan memastikan akan memanggil DPUTR untuk meminta penjelasan mengenai proses survei, perencanaan, hingga penentuan prioritas ruas jalan yang mendapatkan pekerjaan pengaspalan.
Hal itu disampaikan Ketua Komisi C DPRD Pati, Joni Kurnianto, setelah melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi, Kamis (24/9/2026), menindaklanjuti aduan masyarakat.
Menurut Joni, warga sebelumnya menyampaikan keresahan melalui pesan WhatsApp. Mereka mempertanyakan pengaspalan pada bagian jalan yang dinilai masih cukup baik, sementara terdapat bagian ruas yang mengalami kerusakan dan membutuhkan penanganan.
“Kami datang langsung untuk melihat kondisi di lapangan. Kami akan panggil DPUTR untuk meminta penjelasan, terutama terkait perencanaan dan dasar penentuan ruas yang dikerjakan,” ujar Joni.
Joni mempertanyakan apakah survei kondisi jalan telah dilakukan secara menyeluruh sebelum pekerjaan ditetapkan. Sebab, menurut hasil pengamatan di lapangan, terdapat kondisi jalan yang dinilai masih layak tetapi mendapatkan pengaspalan, sementara bagian lain yang mengalami kerusakan justru belum menjadi prioritas.
“Nilainya sekitar Rp1,1 miliar, bersumber dari APBD murni tahun anggaran 2026. Sebelum pekerjaan dilakukan mestinya ada survei dan perencanaan. Jangan sampai jalan yang masih bagus diperbaiki, sedangkan yang rusak parah malah terlewat,” tegasnya.
Ia menilai persoalan tersebut harus dijelaskan secara terbuka agar masyarakat mengetahui dasar penggunaan anggaran pembangunan jalan tersebut.
“Saya merasa prihatin dengan kondisi seperti ini. Jangan sampai masyarakat mempertanyakan penggunaan anggaran karena melihat kondisi di lapangan tidak sesuai dengan yang diharapkan,” katanya.
Joni menegaskan, pemanggilan DPUTR nantinya akan menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Pati.
Dewan Soroti Skala Prioritas
Anggota Komisi C DPRD Pati, Muntamah, juga mempertanyakan penentuan skala prioritas dalam pekerjaan jalan tersebut.
Menurutnya, pemerintah daerah semestinya melakukan pemetaan berdasarkan tingkat kerusakan masing-masing ruas sebelum menentukan pekerjaan yang akan dilaksanakan.
“Harus jeli dalam menganalisis mana jalan yang perlu didahulukan perbaikannya. Kalau ada jalan yang masih layak tetapi diperbaiki, sementara jalan yang rusak justru belum ditangani, tentu ini perlu dijelaskan,” ujar Muntamah.
Sementara itu, anggota Komisi C Muhammad Danung Singgihaji mengatakan persoalan tersebut tidak hanya menyangkut Jalan Gerit–Sumur, tetapi juga bagian jalan menuju kawasan Pasar Gerit–Sumur yang menjadi perhatian masyarakat.
“Ini sama-sama ruas Gerit–Sumur. Yang menjadi pertanyaan, mengapa bagian yang kondisinya masih baik justru diperbaiki, sedangkan bagian yang rusak tidak mendapatkan penanganan. Ini yang akan kami tanyakan kepada DPUTR,” ungkap Danung.
Menurutnya, persoalan tersebut perlu dilihat dari sisi perencanaan agar ke depan pekerjaan infrastruktur benar-benar berdasarkan kebutuhan dan kondisi riil di lapangan.
Tunggu Penjelasan DPUTR
Komisi C DPRD Pati selanjutnya akan meminta DPUTR memberikan penjelasan mengenai hasil survei lapangan, dasar penentuan ruas, perencanaan teknis, serta pertimbangan skala prioritas dalam pekerjaan pengaspalan tersebut.
Dewan juga akan mencermati kesesuaian antara kondisi jalan di lapangan dengan perencanaan pekerjaan yang telah ditetapkan.
Pemanggilan DPUTR diharapkan dapat memberikan kejelasan kepada masyarakat sekaligus menjadi bahan evaluasi agar pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Pati lebih tepat sasaran dan sesuai kebutuhan.
Lintaspantura.co.id — Info Seputar Pantura
