PATI – Dalam pertemuan bersama insan media yang digelar pada Kamis (6/8/2026), Kepala DPUTR Kabupaten Pati, Riyoso, meminta agar penilaian terhadap kinerja pembangunan infrastruktur dilakukan secara objektif dan proporsional. Ia menegaskan, kinerja DPUTR tidak bisa dibandingkan dengan OPD lain karena memiliki tugas, tanggung jawab, serta alokasi anggaran yang berbeda.
“Apple to apple, jangan apple to orange. Jangan membandingkan DPUTR dengan dinas lain karena tanggung jawab dan anggarannya berbeda,” ujar Riyoso.
Dalam kesempatan itu, Riyoso menjelaskan bahwa saat ini jumlah ruas jalan prioritas yang menjadi fokus penanganan DPUTR telah berkurang dari sekitar 90 ruas menjadi 54 ruas. Pada APBD Perubahan 2026, DPUTR juga memperoleh tambahan anggaran sekitar Rp50 miliar untuk mendukung percepatan perbaikan infrastruktur jalan.
Meski demikian, menurutnya kebutuhan ideal anggaran penanganan jalan di Kabupaten Pati mencapai sekitar Rp166 miliar setiap tahun, sehingga masih diperlukan dukungan anggaran yang lebih besar agar seluruh ruas jalan dapat ditangani secara optimal.
Riyoso juga mengajak media berperan aktif mengawasi pelaksanaan proyek pembangunan. Ia mengakui keterbatasan personel pengawas di DPUTR dibandingkan banyaknya pekerjaan yang sedang berjalan.
“Kalau ada pemborong yang nakal, beritakan saja. Dengan keterbatasan pengawasan di PU dan banyaknya pekerjaan yang dikerjakan, kami membutuhkan pengawasan dari eksternal, termasuk media. Media akan sangat bermanfaat apabila menyampaikan informasi yang berimbang bagi pemerintah maupun masyarakat. Kalau ada penyedia jasa yang tidak bekerja dengan baik, silakan diberitakan,” tegasnya.
Ia berharap sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan media dapat mendorong transparansi, meningkatkan kualitas pekerjaan infrastruktur, serta memastikan setiap proyek berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
