KUDUS, lintaspantura.co.id — Proyek revitalisasi fasilitas pendidikan di Kabupaten Kudus yang menelan anggaran fantastis dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2026 kini berada di bawah sorotan tajam. Lembaga Anak Bangsa Pejuang Pancasila (ABPP) Kabupaten Kudus secara resmi turun gunung untuk mengawasi ketat jalannya proyek, khususnya di tiga Sekolah Dasar Negeri (SDN) di Kecamatan Gebog yang diduga sarat kejanggalan.
Ketua ABPP Kabupaten Kudus, Riyanto, menegaskan bahwa lembaganya akan memelototi seluruh pelaksanaan proyek revitalisasi tingkat TK, SD, hingga SMP di Kudus. Fokus utama dan seterusnya tertuju pada bantuan kucuran dana dari Direktorat Sekolah Dasar, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI, yang totalnya mencapai Rp3.376.997.279.
Dana miliaran rupiah tersebut dialokasikan untuk tiga sekolah dengan rincian: SDN 1 Getassrabi Rp1.279.001.000 lalu SDN 7 Getassrabi Rp1.182.785.642 dan SDN 4 Getassrabi Rp915.210.637.
Masing-masing proyek ditargetkan rampung dalam masa pengerjaan 120 hari kalender. Namun, alih-alih berjalan mulus, investigasi lapangan ABPP justru menemukan sejumlah catatan merah.
Riyanto membeberkan, timnya telah terjun langsung ke lokasi pengerjaan untuk mengambil dokumentasi berupa foto dan video, serta mengecek kesesuaian spesifikasi (spek) material. Temuan paling mengejutkan berada di proyek SDN 1 Getassrabi.
“Kami menyoroti penggunaan material besi di SDN 1 Getassrabi yang diduga kuat tidak sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB). Saya melihat sendiri ukuran besinya sangat kecil, bahkan bisa diibaratkan seperti sapu lidi. Selain itu, besi hollow untuk rangka plafon juga kami duga kuat tidak sesuai spek karena menggunakan bahan polosan tanpa merk,” ungkap Riyanto dengan nada tegas Senin (17/8/2026).
Kondisi ini diperparah dengan adanya laporan dari warga setempat yang sebelumnya telah mengeluhkan kualitas pekerjaan di sekolah tersebut yang dinilai terkesan asal-asalan.
Riyanto memastikan, ia akan mengawal proyek ini hingga tahap Provisional Hand Over (PHO) atau serah terima sementara pekerjaan.
“Jika sampai realisasinya nanti terbukti ada kejanggalan dan merugikan negara, kami tidak akan segan menyeret masalah ini dan melaporkannya ke pihak Inspektorat maupun Aparat Penegak Hukum (APH),” ancamnya.
Pemandangan tak kalah miris ditemukan di proyek SDN 7 Getassrabi. Riyanto mengungkapkan keprihatinannya melihat tembok bangunan di sisi timur sekolah yang kondisinya sudah usang namun tidak ikut dibongkar. Alih-alih diperbarui, tembok tersebut justru dibiarkan dan hanya disangga menggunakan kayu.
“Ini kan sangat aneh dan tidak masuk akal. Ini adalah bangunan sekolah tempat anak-anak bangsa menimba ilmu. Jangan sampai proyek dinyatakan selesai, tapi temboknya malah ambruk dan berakibat fatal bagi keselamatan nyawa siswa di sana,” kritiknya tajam.
Lebih jauh, Riyanto juga menyoroti sistem pengelolaan proyek bernilai miliaran ini. Sesuai aturan administratif, proyek tersebut seharusnya dikerjakan dengan sistem swakelola oleh pihak sekolah. Namun, fakta di lapangan justru memunculkan indikasi lain.
“Praktik di lapangan sangat berbeda dengan apa yang dibayangkan dalam sistem swakelola. Proyek ini malah seolah-olah dilempar dan dikerjakan oleh pihak ketiga. Ini akan terus kami bongkar dan kami awasi,” tutup Riyanto. (Ranu)
