Rembang,Lintas Pantura,co.id-Pemerintah Kabupaten Rembang melalui APBD Perubahan tahun 2025 ini menggelontorkan dana sebesar Rp 200 Juta untuk publikasi di media.
Dana tersebut berasal dari pokok pikiran (Pokir) Ketua DPRD Rembang, Abdul Rouf yang ditangani oleh Dinas Komunikasi Dan Informatika (Dinkominfo).
Lalu dana sebesar itu akan dipakai untuk apa? Kepala Dinkominfo Kabupaten Rembang, Gantiarto, Jum’at siang (17 Oktober 2025) enggan membeberkan rinci rencana penggunaan anggaran tersebut.
Secara mengejutkan, ia justru menyarankan kepada wartawan untuk bertanya langsung kepada seseorang di luar birokrasi pemerintahan.
“Saya sudah bertemu pak Rouf (Ketua DPRD), saya sampaikan nuwun sewu di bawah nggak bisa kondusif, akhirnya kami menyerah. Terus pak Rouf menyerahkan ke pak Anang Kumbahan untuk melaksanakan kegiatan itu. Jenengan langsung pak Anang nggeh. (Untuk penggunaan 200 Juta) yang handle pak Anang, monggo jenengan sama pak Anang saja mas,” bebernya.
Ketua DPRD Rembang, Abdul Rouf menyampaikan secara tekhnis tidak mengetahui. la menjadi aspirator anggaran tersebut, karena ingin berhubungan baik dengan semua media.
“Secara tekhnis ngapunten, saya nggak paham. Sing penting saya sebagai aspirator sampun menganggarkan, penginnya kita ada hubungan baik ke semua media dan semua elemen masyarakat,” kata Rouf.
Terkait Anang Kumbahan, menurutnya semata-mata ingin membantu supaya anggaran itu tidak menjadi Silpa (sisa lebih pembiayaan anggaran).
“Mas Anang nelfon, beliau merasa prihatin, mboeman, ketika anggaran saya di Kominfo tidak dijalankan. (Dia tanya) umpomo kulo tengah-tengahi pripun. Monggo, sing penting anggaran itu berjalan. Nek ora berjalan. mboeman. Wong golek anggaran 200 iku yo angel. Jenengan (Anang) hubungan sama Kominfo, soalnya secara administrasi yang menjalankan Kominfo,” imbuhnya.
Anang Purwandono “Kumbahan” dikonfirmasi terpisah mengaku ikut turun tangan, karena sempat mendengar anggaran untuk media akan disilpa-kan atau tidak dipakai.
“Saya berpikir simple saja. Kan anggaran itu dari Kominfo mau disilpakan, wis gak sido. Saya telefon pak Ketua DPRD, saya minta, timbangane nggak dijalankan. Tidak ada maksud lain mas,” ujar pria warga Kelurahan Leteh Rembang yang pernah mencalonkan diri sebagai Ketua Umum KONI Kabupaten Rembang ini.
Pantauan di Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa (PBJ) Pemkab Rembang, Dinas Kominfo sudah mengajukan dokumen persiapan E-Purchasing/pembelian barang dan jasa secara elektronik, dengan data spesifikasi teknis untuk belanja jasa publikasi media.
Kepala Bagian PBJ, Muhammad Choirul Anammenyatakan pihaknya sebatas menindaklanjuti usulan dari dinas.
“Surat ini (dokumen persiapan) masuk tgl 16 Oktober kemarin. Tgl 17 Oktober saya disposisi. Yang diajukan, baru nominal Rp 50 Juta. Kalau melihat ini, mestinya belum diproses, soalnya baru saya dispo ke pengguna anggaran, dalam hal ini Kepala Dinkominfo pak Gantiarto. Kemungkinan besar tahapan sekarang ya baru direview,” bebernya.
Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Rembang, Musyafa mengaku terkejut melihat temuan dilapangan.
“Ini uang rakyat, jangan main-main lho. Kenapa leading sector dinas tekhnis malah melempar ke orang lain saat ditanya rencana penggunaan, ada apa. Mau dikatakan aneh, tapi inilah Rembang,” ungkapnya.
Musyafa blak-blakan menegaskan bahwa dirinya yang menyarankan supaya anggaran untuk media di Dinas Kominfo sebesar Rp 200 Juta, jangan digunakan atau disilpakan, setelah menerima masukan dari mayoritas anggota PWI.
Ada beberapa alasan pertimbangan, sehingga kurang tepat apabila hal itu tetap dipaksakan. la merasa perlu menyampaikan, supaya publik mengetahui sikapnya.
“Saya pada awalnya termasuk yang akan menerima alokasi anggaran itu, sudah saya tolak secara pribadi dan kami secara organisasi PWI tidak ikut terlibat dalam Rp 200 Juta itu. Prinsip saya, tidak ada anggaran media, tidak ada soal bagi saya. Tapi kalau memang pelatihan jurnalistik dan publikasi potensi desa pelosok.( team )
